Beberapa waktu lalu sebuah Hercules tua jatuh di Magetan membawa hampir 140 nyawa. Sampai-sampai Adjie Suradji pun mengibaratkan Hercules sebagai peti mati terbang (Kompas, 27 Mei 2009). Arah pembicaraan dengan latar belakang peti mati terbang kemudian bisa ditebak.
Setiap kali terjadi kecelakaan militer, selalu saja anggaran pertahanan menjadi perhatian. Logika yang dibangun, anggaran pertahanan yang kecil akan berakibat pada perawatan dan pengadaan alutista. Beberapa kecelakaan armada militer kemudian disebut-sebut sebagai efek anggaran minimal bagi perawatan alutista.
Jika dirunut kebelakang, sudah tak terhitung lagi kecelakaan militer yang disebabkan karena ketidaksiapan armada. Di tahun 2009 saja sudah ada 3 kecelakaan pesawat militer. 72 nyawa prajurit melayang, belum lagi ditambah nyawa sipil yang sama-sama berharga.
Wacana pertahanan pun kemudian mengemuka. Mulai dari reformasi TNI, reformasi pertahanan hingga anggaran semakin ramai dibicarakan. Belakangan kapal perang malaysia yang mondar-mandir pun kembali dibicarakan. Malaysia disebut-sebut melecehkan kedaulatan negara.
Arahnya kemudian semakin jelas, securitization dalam ranah tradisionalis (Buzan, 2007). Meskipun baru dalam tahap wacana, atau meminjam istilah Weaver, securitizing move, jelas securitisasi adalah hal yang bisa jadi membahayakan demokrasi yang sudah dibangun sepuluh tahun terakhir. Wacananya, sudah dibangun bahwa negara sebagai referent obect akan terancam. Yang paling mungkin mengancam adalah negara tetangga dalam kawasan. Maka kemudian isu blok ambalat pun dihidupkan lagi.
Dalam perspektif tradisional, negara sudah jelas menjadi referen object. Namun yang kemudian menjadi agak kabur adalah jejaring konstruktor ancaman. Para aktor yang membangun logika ancaman telah membentuk jejaring yang sulit ditebak secara individual. Jaringannya jelas ketika media massa, para perwira, hingga beberapa gelintir akademisi termasuk orang-orang LIPI mulai berbicara soal pertahanan dan anggaran di berbagai media memanfaatkan jatuhnya Hercules.
Media massa dengan kepentingan dan keberpihakannya memang menjadi jalur transmisi gagasan yang paling utama. Kepentingan media saling bertemu dalam keseimbangan dengan kepentingan para aktor. Maka kemudian wacana-wacana pertahanan pun bisa ditampilkan sebagai headline dan memenuhi sebagian besar ruang dalam media.
Media massa berkepentingan mengkonstruksikan derajat kepublikan. Maka kemudian beberapa gelintir orang pun dikaburkan agar wacana pertahanan bukan lagi menjadi wacana segelintir orang tetapi menjadi pendapat umum. Jejaring Aktor-aktor individu memang perlu dikaburkan ketika media massa mencoba memproduksi opini publik karena derajat kekaburan yang selalu berbanding lurus dengan derajat kepublikan. Semakin individu tak terlihat, maka apa yang dibangun media massa menjadi semakin terlihat sebagai opini publik. Kemudian, media massa pun laku di pasaran. Sebagai ciri negara yang sudah punya sedikit sense berdemokrasi, maka kaburnya securitizing aktor yang mengkonstruksi ancaman menjadi hal biasa.
Dasar opini pertahanan memang bermacam-macam. Ada yang beropini secara emosional karena kehilangan teman, ada yang emosional karena hidup dalam lingkungan peti mati terbang, atau ada pula yang beropini berapi-api mencoba menampilkan nasionalisme. Namun satu benang merah diantara opini-opini dalam media massa tersebut adalah logika money follows security. Semakin banyak anggaran pertahanan, maka negara semakin aman.
TNI jelas akan menjadi insitusi yang paling diuntungkan jika securitizing move naik kelas menjadi securitization. Seperti mendapatkan durian runtuh, bisa saja tiba-tiba anggaran pertahanan dinaikkan dengan mengorbankan anggaran lain. Bisa saja tiba-tiba anggaran pendidikan yang sudah 20 persen dipotong demi pertahanan. Alurnya jelas kemudian hak pendidikan anak-anak Indonesia menjadi terancam.
Securitisasi perlu diwaspadai karena sifatnya yang beyond politic. Bisa saja demokrasi kemudian tercederai karena sifat dasar sekuritisasi selalu mendobrak rule of game. Rule of game demokrasi yang sudah dibangun selama sepuluh tahun terakhir bisa saja didobrak untuk menaikkan anggaran secara instan. Alasannya, negara sedang terancam.
Mungkin perlu diingat bagaimana Soekarno melakukan sekuritisasi untuk merebut Irian Barat dan melawan negara boneka Malaysia. Rule of game demokrasi yang rapuh pada masa Orde Lama menjadi semakin parah ketika anggaran pertahanan dinaikkan dengan mengabaikan hak sipil, politik, dan ekosob warga negara. Alhasil, hutang menumpuk, dan rakyat kelaparan tanpa pendidikan, demi memuaskan hasrat berperang para pemimpin. Memang TNI kemudian menjadi salah satu yang terkuat di Asia waktu itu, tapi sayangnya, sektor sekuriti non-tradisional menjadi diabaikan.
Entah kebetulan atau direncanakan, belakangan Wacana Blok Ambalat kembali hidup bersamaan dengan jatuhnya Hercules. Isu ambalat hidup dengan latar belakang pelanggaran batas negara oleh kapal perang Malaysia. Janggal karena, seperti diakui Petinggi Angkatan Laut, hal ini sudah biasa terjadi tetapi baru kali ini dipublikasikan setelah sejak 2005 lalu isu ambalat hilang dari peredaran. Bisa jadi, isu blok ambalat dihidupkan lagi untuk semakin menonjokan urgensi sekuriti.
Sejauh ini, wacana masih ada dalam tahap securitizing move. Presiden dan Menteri Pertahanan sebagai aktor fungsional pun masih bersikukuh bahwa tidak ada yang salah dengan anggaran. Alhasil, kenaikan anggaran pertahanan belum menjadi panic policy. Namun yang kemudian mengkhawatirkan, isu seperti ini akan menjadi barang dagangan para capres. Hidden agendanya, menggaet dukungan TNI yang sudah berkomitmen netral.
Satu-dua capres memang sudah mulai menjanjikan kenaikan anggaran pertahanan. TNI dengan pilihan rasionalnya pun bisa saja memilih untuk berpihak. Maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah berdoa agar securitizing move tak menjadi securitization.
Setiap kali terjadi kecelakaan militer, selalu saja anggaran pertahanan menjadi perhatian. Logika yang dibangun, anggaran pertahanan yang kecil akan berakibat pada perawatan dan pengadaan alutista. Beberapa kecelakaan armada militer kemudian disebut-sebut sebagai efek anggaran minimal bagi perawatan alutista.
Jika dirunut kebelakang, sudah tak terhitung lagi kecelakaan militer yang disebabkan karena ketidaksiapan armada. Di tahun 2009 saja sudah ada 3 kecelakaan pesawat militer. 72 nyawa prajurit melayang, belum lagi ditambah nyawa sipil yang sama-sama berharga.
Wacana pertahanan pun kemudian mengemuka. Mulai dari reformasi TNI, reformasi pertahanan hingga anggaran semakin ramai dibicarakan. Belakangan kapal perang malaysia yang mondar-mandir pun kembali dibicarakan. Malaysia disebut-sebut melecehkan kedaulatan negara.
Arahnya kemudian semakin jelas, securitization dalam ranah tradisionalis (Buzan, 2007). Meskipun baru dalam tahap wacana, atau meminjam istilah Weaver, securitizing move, jelas securitisasi adalah hal yang bisa jadi membahayakan demokrasi yang sudah dibangun sepuluh tahun terakhir. Wacananya, sudah dibangun bahwa negara sebagai referent obect akan terancam. Yang paling mungkin mengancam adalah negara tetangga dalam kawasan. Maka kemudian isu blok ambalat pun dihidupkan lagi.
Dalam perspektif tradisional, negara sudah jelas menjadi referen object. Namun yang kemudian menjadi agak kabur adalah jejaring konstruktor ancaman. Para aktor yang membangun logika ancaman telah membentuk jejaring yang sulit ditebak secara individual. Jaringannya jelas ketika media massa, para perwira, hingga beberapa gelintir akademisi termasuk orang-orang LIPI mulai berbicara soal pertahanan dan anggaran di berbagai media memanfaatkan jatuhnya Hercules.
Media massa dengan kepentingan dan keberpihakannya memang menjadi jalur transmisi gagasan yang paling utama. Kepentingan media saling bertemu dalam keseimbangan dengan kepentingan para aktor. Maka kemudian wacana-wacana pertahanan pun bisa ditampilkan sebagai headline dan memenuhi sebagian besar ruang dalam media.
Media massa berkepentingan mengkonstruksikan derajat kepublikan. Maka kemudian beberapa gelintir orang pun dikaburkan agar wacana pertahanan bukan lagi menjadi wacana segelintir orang tetapi menjadi pendapat umum. Jejaring Aktor-aktor individu memang perlu dikaburkan ketika media massa mencoba memproduksi opini publik karena derajat kekaburan yang selalu berbanding lurus dengan derajat kepublikan. Semakin individu tak terlihat, maka apa yang dibangun media massa menjadi semakin terlihat sebagai opini publik. Kemudian, media massa pun laku di pasaran. Sebagai ciri negara yang sudah punya sedikit sense berdemokrasi, maka kaburnya securitizing aktor yang mengkonstruksi ancaman menjadi hal biasa.
Dasar opini pertahanan memang bermacam-macam. Ada yang beropini secara emosional karena kehilangan teman, ada yang emosional karena hidup dalam lingkungan peti mati terbang, atau ada pula yang beropini berapi-api mencoba menampilkan nasionalisme. Namun satu benang merah diantara opini-opini dalam media massa tersebut adalah logika money follows security. Semakin banyak anggaran pertahanan, maka negara semakin aman.
TNI jelas akan menjadi insitusi yang paling diuntungkan jika securitizing move naik kelas menjadi securitization. Seperti mendapatkan durian runtuh, bisa saja tiba-tiba anggaran pertahanan dinaikkan dengan mengorbankan anggaran lain. Bisa saja tiba-tiba anggaran pendidikan yang sudah 20 persen dipotong demi pertahanan. Alurnya jelas kemudian hak pendidikan anak-anak Indonesia menjadi terancam.
Securitisasi perlu diwaspadai karena sifatnya yang beyond politic. Bisa saja demokrasi kemudian tercederai karena sifat dasar sekuritisasi selalu mendobrak rule of game. Rule of game demokrasi yang sudah dibangun selama sepuluh tahun terakhir bisa saja didobrak untuk menaikkan anggaran secara instan. Alasannya, negara sedang terancam.
Mungkin perlu diingat bagaimana Soekarno melakukan sekuritisasi untuk merebut Irian Barat dan melawan negara boneka Malaysia. Rule of game demokrasi yang rapuh pada masa Orde Lama menjadi semakin parah ketika anggaran pertahanan dinaikkan dengan mengabaikan hak sipil, politik, dan ekosob warga negara. Alhasil, hutang menumpuk, dan rakyat kelaparan tanpa pendidikan, demi memuaskan hasrat berperang para pemimpin. Memang TNI kemudian menjadi salah satu yang terkuat di Asia waktu itu, tapi sayangnya, sektor sekuriti non-tradisional menjadi diabaikan.
Entah kebetulan atau direncanakan, belakangan Wacana Blok Ambalat kembali hidup bersamaan dengan jatuhnya Hercules. Isu ambalat hidup dengan latar belakang pelanggaran batas negara oleh kapal perang Malaysia. Janggal karena, seperti diakui Petinggi Angkatan Laut, hal ini sudah biasa terjadi tetapi baru kali ini dipublikasikan setelah sejak 2005 lalu isu ambalat hilang dari peredaran. Bisa jadi, isu blok ambalat dihidupkan lagi untuk semakin menonjokan urgensi sekuriti.
Sejauh ini, wacana masih ada dalam tahap securitizing move. Presiden dan Menteri Pertahanan sebagai aktor fungsional pun masih bersikukuh bahwa tidak ada yang salah dengan anggaran. Alhasil, kenaikan anggaran pertahanan belum menjadi panic policy. Namun yang kemudian mengkhawatirkan, isu seperti ini akan menjadi barang dagangan para capres. Hidden agendanya, menggaet dukungan TNI yang sudah berkomitmen netral.
Satu-dua capres memang sudah mulai menjanjikan kenaikan anggaran pertahanan. TNI dengan pilihan rasionalnya pun bisa saja memilih untuk berpihak. Maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah berdoa agar securitizing move tak menjadi securitization.
