Proyek Ujian Nasional (UN) sebenarnya mulai dijalankan sejak tahun 2003 dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN). Entah apa bedanya, belakangan UAN diganti nama menjadi UN. Proyek ini bukanlah proyek baru. Sebelumnya proyek semacam ini juga pernah dijalankan dengan nama Ebtanas yang populer pada dekade 90an. Dekade ini, UN adalah bintangnya.
Kontroversi multidimensi muncul mulai dari segi pedagogis, hingga fundamental formulasi kebijakan. Beberapa orang mengkritik Ujian Nasional karena kaidah formulasi kebijakan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Beberapa mengeluh karena sosialisasi dan fondasi pelaksanaan mulai dari kualitas pendidikan hingga moral dinilai rapuh. Sosialisasi minimal pun juga awalnya dikeluhkan.
Kontroversi tak berhenti. Kontroversi lain mulai bergerak ke ranah pedagogis. Beberapa mengkritik Ujian Nasional yang mencederai semangat intelektualitas dan mereduksinya dalam angka-angka.
UN memang menjadi tolok ukur standarisai produk pendidikan. Kualitas pendidikan dan hasilnya kemudian dilihat dari angka-angka sertifikat hasil UN. Namun siapa sangka proyek ini telah menciptakan lapangan kerja, dan menggalirkan uang dari siswa dan orang tua yang nervous menghadapi UN.
Belakangan bersamaan dengan semakin populernya UN, mulai muncul lembaga-lembaga bimbingan belajar. Lembaga-lembaga ini awalnya pada dekade 80an, sekedar bertujuan membantu anak-anak sekolah untuk mengejar ketertinggalannya di sekolah. Namun belakangan lembaga-lembaga ini malah mengkooptasi peran sekolah dalam mendidik anak. Lihat saja ketika beberapa sekolah lebih mempercayakan persiapan UN anak didiknya pada lembaga bimbingan belajar swasta.
Pertama kali, tren lembaga bimbingan belajar dimulai oleh Primagama. Lembaga ini didirikan sejak 1982 oleh Purdy E. Chandra dan kawan-kawan di Yogykarata. persaingan semakin seru namun belakangan, Primagama dengan anak-anak usahanya muncul sebagai lembaga bimbingan belajar paling besar di Indonesia. Entah berapa miliar rupiah sudah bisa diputar lembaga-lembaga ini dan berapa ribu pekerja terkena cipratannya. Yang jelas bisnis bimbingan belajar memang semakin menggiurkan seiring dengan semakin menegangkannya Ujian Nasional.
Beberapa tahun kemudian, Ganesha Operation didirikan di Bandung tahun 1984. lembaga ini mengklaim memiliki 60.000 siswa, dan 6000 diantaranya berhasil menembut PTN. Bandingkan saja dengan jumlah yang diklaim Primagama yang mencapai 350.000 di 83 kota.
Primagama dan Ganesha Operation bukan satu-dua pemain utama. Dibelakangnya masih ada puluhan bimbingan belajar lain yang berebut ceruk pasar. Sebut saja Sony Sugema College, Neutron Yogyakarta, SSC Intersolusi, Bulaksumur Association (BSA), hingga Kumon. Beberapa lembaga tersebut menjalankan model bisnis franchise seperti Primagama, pendahulu mereka.
Selain lembaga bimbingan belajar franchise yang sudah menyebar dipuluhan kota di Indonesia, muncul juga lembaga-lembaga lokal yang ikut memperebutkan ceruk pasar. Meskipun berskala rumah tangga, para pemain lokal biasanya menjangkau pasar yang tak terjangkau lembaga franchise. Sebut saja Nurul Fikri, Widodo Course, Aktif Course, hingga Bu Supri yang paling terkenal di Temanggung, yang merupakan puncak gunung es, sementara ribuan bahkan jutaan lainnya ada dibawah air.
Mendirikan lembaga bimbingan belajar memang terlalu mudah. Hanya perlu syarat legal formal sebuah yayasan dan sekedar diketahui sub dinas pendidikan luar sekolah. Total biaya pun tak lebih dari Rp. 1 juta untuk sekedar ijin dan syarat legal formal. Namun legal formal bukanlah syarat mutlak. Beberapa pemain lokal sekedar membuka ruang tamu rumah mereka untuk memancing murid-murid yang mulai nervous menghadai UN.
Diluar lembaga-lembaga bimbingan belajar itu, produsen alat tulis juga terkena cipratan bisnis UN. Paling tidak, untuk produsen pensil 2 B dan penghapusnya, bisnis menjadi sangat menguntungkan. Tahun 1998 saja nilai impor alat tulis termasul pensil 2 B dan penghapusnya mencapai 5,9 juta dolar. Sementara tahun 2008 nilai tersebut diperkirakan meningkat tajam mengingat UN yang semakin populer.
Melihat sistem koreksi yang digunakan. Pencil 2 B menjadi produk populer menjelang UN. Setidaknya hampir 6 juta perserta UN SMP dan SMA menggunakan pensil jenis ini. Peta pensil menunjukkan bahwa 60 persen memakai pensil kayu 2 B, sisanya memakai pensil mekanik. Namun pemain utama bisnis ini tetap dipegang oleh Faber Castell dan Staedler.
Strategi kedua perusahaan ini belakangan makin canggih. Lihat saja di pasar, akan dengan mudah ditemui paket-paket ujian dengan kisaran harga antara Rp. 5000 hingga Rp. 15.000. Meski produk eceran lebih murah, tawaran paket yang dikemas menarik memang kadang lebih menggiurkan bagi jutaan peserta UN.
Berkah UN tak berhenti pada pemain bimbingan belajar dan produsen pensil 2B. setidaknya para pengawas juga terkena imbasnya. Lihat saja anggaran UN tahun ini yang mencapai Rp. 439 miliar. 296 miliar dialokasikan untuk eksekusi UN SMP dan SMA, sementar anggaran UASBN SD mencapai 50,5 Miliar. Dana sebesar itu jelas jadi obyek bancakan bagi bagi pemain tetek bengek percetakan, distributor, penjaga soal, hingga pengawas ujian.
Pemerintah melansir data dilibatkannya lebih dari sejuta tim pengawas. Untuk tim independen dilaporkan mencapai 55 ribu dari perguruan tinggi. Sementara sebanyak 1 juta orang menjadi pengawas ruangan dari sekolah pelaksana. Jutaan pengawas tersebut tentu saja tidak bekerja Cuma-Cuma. Jelas mereka kena cipratan anggaran negara.
Dibalik kontroversi multidemensi yang melingkupi UN, paling tidak sisi ekonomi politik memang tetap menggiurkan. Tak heran pemerintah ngotot mempertahankan proyek ini.